International Technology Transfer

Untuk memperkuat kapasitas lembaga pemerintah dalam proses alih teknologi berskala internasional, Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan European Union (EU) mengadakan satu workshop dengan tema Impediments to and Relevant Policies for International Technology Transfer (ITT) In Indonesia. Workshop yang diselenggarakan pada tanggal 12-13 September di Hotel Millenium tersebut diharapkan dapat mengeluarkan satu draft rekomendasi kebijakan bagi Ristek dalam kaitannya dengan akuisisi ITT dan kerjasama alih teknologi dari luar negeri kedalam industri domestik.

Melalui keynote speechnya, Teguh Rahardjo sekaligus mewakili Kementerian Ristek mengharapkan supaya Workshop tersebut dapat memberikan satu masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam rangka menstimulus efektivitas kegiatan alih teknologi melalui penyediakan environment atau regulasi yang kondusif.

Dalam dinamika workshop tersebut, Pakar dari Uni Eropa Mr. Douglas Thompson menyampaikan mengenai beberapa channel terjadinya proses ITT antara lain melalui FDI, joint venture, subcontracting dan procurement, company aquisition dan sebagainya. Sementara ini, Peneliti Senior dari Pusat Studi Ekonomi LIPI Thee Kian Wee mengatakan bahwa regulatory standard dan absorbtion capacity masih menjadi masalah bagi Small Medium Enterprises (SMs) dalam kegiatan ITT. Menurut beliau Channel utama yang banyak digunakan oleh perusahaan Indonesia dalam proses ITT adalah melalui FDI, licensing, import of capital goods, bantuan pemasaran, manajerial dan teknik. Adapun Ahmad Kalla yang merupakan Direktur PT Poso Energi sekaligus pembicara yang mewakili perpektif bisnis mengatakan bahwa untuk pemilihan mekanisme dan channel ITT yang relevan, sebaiknya diserahkan kepada Industri. Pemerintah menurut Ahmad Kalla, cukup memfasilitas dalam bentuk insentif seperti tax allowance, dan tentunya dukungan birokrasi yang fleksibel. Ahmad Kallla juga memberikan catatan penting tentang pentingnya willingness dan komitmen dalam memulai suatu bisnis. Dudi Hidayat dari PAPIPTEK LIPI selaku moderator juga menekankan pentingnya govermental state sebagai sarat mutlak bagi keberhasilan sejumlah regulasi termasuk alih teknologi.

Workshop yang dihadiri dari sejumlah pejabat dari kementerian Ristek, LPNK Ristek, Kementerian Perindustrian, BKPM, Duta dari European Union (EU) dan EU-Indonesia Trade Cooperation Facility (TCF), dan sejumlah perwakilan baik industri maupun lembaga intermediasi seperti yaitu PT DI, PT Dahana dan lain-lain mengeluarkan beberapa kesimpulan. Pertama, ITT merupakan sarana yang dianggap sangat penting bagi industri untuk meningkatkan daya saingnya. Adapun untuk bagaimana pendekatan model atau channel yang relevan harus tetap memperhatikan konteks, sektor dan jenis industri. Ahmad Dading Gunadi, selaku Asdep Relevansi Program Riset IPTEK dalam menutup workshop tersebut mengatakan bahwa Pemerintah khususnya Kementerian Ristek berkomitmen untuk selalu mendorong terbentuknya satu environment yang kondusif bagi efektivitas kegiatan ITT industri, tentunya melalui semangat kolaborasi antar seluruh pihak terkait.

Akhirnya, dinamika yang terjadi dalam workshop tersebut, diharapkan dapat semakin melengkapi informasi yang dibutuhkan bagi kerjasama EU-Indonesia dalam memahami disctinctive factor bagi implementasi ITT dalam konteks Indonesia baik pada level makro (kebijakan), manajemen, mikro dan sektoral. Hal ini tentunya sangat penting dalam merancang draft rekomendasi kebijakan terkait akuisisi ITT dan kerjasama alih teknologi dalam skala internasional.

 

Sumber : Kemenristek